PeranKomnas Ham Dalam Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia . 1. Oleh : Sriyana . 2. A. Peranan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 1. Latar Belakang/Sejarah Pembentukan Komnas HAM. Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kehidupannya serta tumbuh dan

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Mungkin ini pertanyaan yang aneh, namun mengapa HAM 'seolah' penting?Murid SMP yang dipukul gurunya lalu murid tersebut berkoar-koar tentang HAMWarga Net yang sindir sana-sini lalu secara mendadak menjadi filosof HAMUmat Agama tertentu yang menggunakan fasilitas publik non-keagamaan dan jika dilarang kemudian berbicaraa tentang kesetaraan HAMAda apa dengan HAM? Jika jawabannya untuk memanusiakan manusia, lalu mengapa penting?Murid SMP yang dipukul tetap bisa hidup dan malah mendapatkan pelajaran berhargaWarga Net dengan segala caciannya yang tidak bermakna, bukankah menandakan ada yang salah dengan pemikirannya?Umat Agama yang menggunakan fasilitas publik non-keagamaan bukankah sudah disediakan tempat lain yang memang sesuai fungsinya?Apa yang kemudian kita lupakan tentang HAM? Mengapa sekarang HAM terasa seperti tameng bagi oknum-oknum tertentu untuk melindungi dirinya dari kesalahan. Menurut Valina Singka Subekti melalui juru bicaranya F-UG dalam naskah komprehensif UUD 1945, sesungguhnya negara berdiri karena masyarakat memerlukan organisasi yang dapat mengatur mereka sehingga menghasilkan kehidupan yang penuh kedamaian dan keadilan. Rakyat kemudian melakukan perjanjian atau kontrak sosial untuk melimpahkan kedaulatannya agar diatur oleh sekelompok orang yang saat ini kita sebut Pemerintah. Tentu saja, Pemerintah memiliki kekuasaan, namun kita harus tahu bahwa kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan. Maka dicantumkanlah mengenai HAM dalam konstitusi sebagai dasar bernegara untuk melindungi masyakat dari kekuasaan tersebut. Lalu mengapa HAM itu penting? Mudahnya begini, agar semua manusia dapat mengisi perutnya yang lapar tanpa tekanan, agar kita dapat berbicara tanpa menghadapi moncong senjata, agar ketika bagun pagi kita kita tidak melihat meriam di depan mata atau bahkan ledakan dimana-mana, agar kita tidak harus 'membayar' hanya untuk bernafas, agar manusia menjadi manusia yang dapat membedakan dirinya daripada manusia yang bukan manusia. Beberapa ajaran agama percaya bahwa hidup hanya sekali. Bahkan jika hidup tidak 'hanya sekali' sekalipun, waktu ini, priode ini, peristiwa ini, tepat pada saat ini tidak akan bisa ada lagi. Begitulah kiranya HAM menjadi batasan manusia, untuk memaksimalkan 'situasi ini'. Jika HAM memang penting, maka seberapa pentingkah itu? Sangat penting hingga harus dicantumkan dalam seluruh batang tubuh dasar negara kita UUD 1945. Selain itu secara eksplisit HAM diatur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A hingga 28I dengan satu pasal penutup yakni 28J sebagai bentuk kewajiban terhadap pasal-pasal lainnya. Kewajiban tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain dalam artian tidak ada HAM yang sebebas-bebasnya. HAM seseorang dibatasi oleh HAM orang contoh, ketentuan adanya hukuman mati dalam berbagai undang-undang merupakan pembatasan terhadap hak hidup dalam Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yang sejatinya merupakan 'hak yang tidak dapat dibatasi', namun karena seseorang telah melanggar hak orang lain maka menurut Utrech diperbolehkan untuk 'membatasi' hak orang tersebut. Pembatasan harus dilakukan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum. Selain itu pembatasan dimaksudkan pula untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban kita tidak boleh memberikan kebebasan atas nama hak asasi manusia untuk sebebas-bebasnya tanpa menghormati hak orang lain. Pembatasan dibenarkan asal ditetapkan dengan undang-undang dan dengan syarat tertentu seperti dimaksud di atas. 1 2 Lihat Humaniora Selengkapnya
ObrolanPolitik - Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Dr Mudzakir berpendapat, tim investigasi kasus tembak-menembak antar anggota Polri di rumah Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo seharusnya melibatkan Komnas Perempuan dalam tim itu. Sebab, saksi kunci dalam kasus ini adalah seorang perempuan, dalam hal ini istri Ferdy Sambo. Mudzakir sendiri mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Alasan Pemerintah Membentuk Lembaga Independen Komnas HAM Adalah A. Demi kepentingan bangsa & negara B. Karena Indonesia didasari HAM C. Sudah ada perjuangan HAM sejak dahulu D. Karena HAM merupakan hak asasi manusia sejak lahir E. Dalam rangka menegakkan masalah HAM di Indonesia Jawaban E. Dalam rangka menegakkan masalah HAM di Indonesia Alasan Pemerintah Membentuk Lembaga Independen Komnas HAM Adalah Untuk Menegakkan HAM Di Indonesia. HAM menjadi bagian yang sangat penting untuk dilindungi dan dihormati karena HAM dimiliki setiap orang sejak lahir dan tidak dapat dicabut paksa, dicuri, atau dihilangkan. Pemerintah membentuk Lembaga Komnas HAM juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran HAM di Indonesia, meningkatkan kondisi aman dan kondusif dalam pelaksanaan HAM, memberi perlindungan atas HAM di Indonesia, serta menegakkan HAM di Indonesia.
Olehkarena itu sekuritisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh Timor Timur. Berbagaispeech act telah dilakukan oleh securitizing actor untuk meraih dukungan internasional. Alasan penangkapan karena adanya bukti permulaan yang cukup, menyusul diterimanya laporan polisi LP.603/IX/2000/Res Belu, 25 September 2000 serta SPDP
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM merupakan lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lain. Dasar pembentukan Komnas HAM ialah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pdf.Pada mulanya, Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Seiring dengan runtuhnya Orde Baru dan meletupnya gerakan reformasi 1998, kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga negara lantas semakin kuat dengan penerbitan UU Nomor 39 Tahun 1999. UU Nomor 39 Tahun 1999 mengatur keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM. UU yang sama pun mengatur fungsi lembaga tersebut. Pasal 1 Ayat 7 UU Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi"Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantuan dan mediasi Hak Asasi Manusia."Sementara Pasal 75 UU Nomor 39 Tahun 1999 memuat ketentuan bahwa tujuan pembentukan Komnas HAM adalah sebagai berikut1. Mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia yang seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang Terbentuknya Komnas Ham Mengutip materi kursus HAM untuk pengacara berjudul "Peran Komnas Ham Dalam Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" yang ditulis Sriyana, ide didirikannya Komnas HAM mencuat pada tahun 1991. Tepatnya pada Januari 1991, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia bersama PBB membuat Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia di Jakarta. Lokakarya tersebut menghasilkan rekomendasi untuk membentuk sebuah institusi negara yang khusus menangani penegakan HAM. Pendirian institusi khusus itu dinilai perlu dilakukan karena penegakan HAM di Indonesia belum dijalankan dengan baik. Pelanggaran HAM, seperti penangkapan orang yang tidak sah, penculikan secara paksa, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya masih kerap terjadi. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Keppres no. 50 tahun 1993 sebagai tindaklanjut dari rekomendasi tersebut. Keppres 50/1993 itu berisi perintah pembentukan sebuah komisi nasional bernama Kominis Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Dalam Keppres tersebut, dijelaskan bahwa pembentukan Komnas HAM bertujuan untuk membantu pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia guna mendukung tujuan dari pembangan nasional. Tujuan dan fungsi Komnas HAM kemudian dikukuhkan dan diperkuat lewat penerbitan UU Nomor 39 Tahun 1999. Dengan terbitnya UU tersebut, posisi Komnas HAM menjadi lebih kuat, terutama dari segi dasar 39/1999 juga menjelaskan bahwa anggota Komnas HAM terdiri dari 35 orang yang dipilih oleh DPR atas rekomendasi anggota Komnas HAM sebelumnya. Anggota Komnas HAM memiliki masa jabatan 5 tahun dan hanya boleh dipilih sekali didirikan pada tahun 1993, Komnas HAM telah mengalami 6 kali periodisasi keanggotaan, yaitu 1993-1998, 1998-2002, 2002-2007, 2007-2012, 2012-2017, dan 2017-2022. Berdasar UU tersebut, syarat menjadi anggota Komnas HAM adalah memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusiannya; berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya; atau berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan dari lembaga swadaya masyarakat atau kalangan perguruan tinggi. Infografik SC Wewenang Komnas HAM. Tugas dan Wewenang Komnas HAM UU Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur tugas dan wewenang Komnas HAM. Berdasarkan pasal 89 UU 39/1999, sejumlah tugas dan wewenang Komnas HAM terbagi menjadi 4 bagian sebagai berikut1. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi; Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, meupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. 2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang penyuluhan, Komnas HAM bertugas danberwenang melakukan Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; Kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. 3. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; Peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. 4. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang mediasi, Komnas HAM bertugas danberwenang melakukan Perdamaian kedua belah pihak; Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia pada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti. Mengutip publikasi resmi Komnas HAM, selain sejumlah tugas dan wewenang di atas, seperti diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM, Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga memuat pelanggaran HAM yang ada kewenangan khusus lain yang diberikan kepada Komnas HAM berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan khusus Komnas HAM tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan menukil buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI terbitan Kemendikbud, Komnas HAM punya wewenang khusus guna menyukseskan pelaksanaan HAM di Indonesia, yakni Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah sehubungan dengan persoalan HAM. Menyelesaikan persoalan HAM secara konsultasi maupun negosiasi. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah sehubungan dengan persoalan HAM untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. - Pendidikan Kontributor Rizal Amril YahyaPenulis Rizal Amril YahyaEditor Addi M Idhom
Lalupemerintahan pada saat itu membubarkan organisasi Partai Komunis Indonesia tersebut serta melakukan berbagai razia terhadap simpatisan partai tersebut. Razia tersebut dikenal dengan operasi pembersihan partai komunis Indonesia (PKI). Komnas HAM telah memperkirakan bahwa setidaknya 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh pada saat itu.
Jakarta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri yang berada di Indonesia, di mana kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Fungsi Komnas HAM juga tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya seperti melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan juga mediasi hak asasi manusia. Fungsi Komnas HAM sendiri disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu Komnas HAM juga memiliki fungsi-fungsi lain yang sudah ditetapkan, berikut ini adalah beberapa fungsi penting dan tujuan dibentuknya Komnas HAM1. Fungsi Komnas HAM Berdasarkan Wewenangnya Komnas HAM memiliki fungsi mengkaji dan meneliti berbagai instrumen nasional hingga internasional yang menyangkut hak asasi manusia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan saran mengenai aksesibilitas dan ratifikasi. Kemudian Komnas HAM juga akan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang kemudian akan merekomendasikan mengenai pembentukan, perubahan, hingga pencabutan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM. Setelah melakukan pengkajian dan penelitian Komnas HAM akan menerbitkan hasilnya. 2. Fungsi Komnas HAM di Bidang Mediasi Fungsi Komnas HAM berikutnya adalah melakukan penyelesaian perkara dengan cara konsultasi, mediasi, negosisasi, konsiliasi, hingga peneliaian para ahli. Komnas HAM juga akan memberikan saran kepada kedua belah pihak yang mengalami masalah, hingga melakukan upaya perdamaian. 3. Fungsi Komnas HAM dalam Bidang Penyuluhan Komnas HAM juga berperan aktif dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran terkait HAM. Lembaga pendidikan dan lembaga lainnya akan ikut membantu Komnas HAM dalam memberikan penyuluhan ini. Tujuan dibentuknya Komnas HAMKomnas HAM dibentuk di Indonesia pasti dengan alasan tertentu. Selain untuk terciptanya negara dengan sadar hak asasi manusia yang tinggi, Komnas HAM juga dibentuk dengan tujuan agar negara dapat menjadi tempat yang aman, tentram, kondusif, tertib, dan sejahtera. Adapun tujuan dibentuknya Komnas HAM di Indonesia tertera dalam Undang-undang Pasal 75 tentang HAM yang berisi dua tujuan utama yaitu, 1. Mengembangkan kondisi kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta deklarasi universal HAM. 2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang hukum Komnas HAMDalam melaksanakan fungsi, tugas, hingga kewenangannya, Komnas HAM menggunakan instrume nasional dan instrumen internasional guna terwujudnya fungsi Komnas HAM secara maksimal. Berikut ini adalah instrumen-instrumen penting yang digunakan oleh Komnas HA 1. Instrumen nasional Instrumen nasional Komnas HAM ditentukan dalam Undang-undang Dasar 1945, Tap MPR No. XVII/MPR/1998, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Keppres No. 50 tahun 1993 Tentang Komnas HAM, Keppres No. 181 tahun 1998 Tentang Komnas Anti kekerasan terhadap Perempuan, dan Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait. 2. Instrumen internasional Selain intrumen nasional, Komnas HAM di Indonesia juga menggunakan instrumen internasional untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan juga mediasi hak asasi manusia. Instrumen internasional itu antara lain, Piagam PBB 1945, Deklarasi Universal HAM 1948, Instrumen internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia. Kita sebagai manusia sosial harus selalu mentaati peraturan dan juga menghormati hak-hak orang lain. Jangan sampai kita membuat orang lain menjadi terganggu karena keegoisan kita yang ingin menang sendiri. Selain itu lembaga-lembaga, organisasi, atau elemen-elemen yang ada di masyarakat juga harus mengedepankan hak asasi manusia. Dengan begitu kehidupan di masyarakat akan berjalan dengan aman dan damai.* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Banyaklembaga negara yang juga bekerja efektif karena memang keberadaannya sangat dibutuhkan dan memang harus dilembagakan melalui undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada contoh KPK, KY, KNKT, Komnas HAM dan lainnya. Jika dilihat relevansi dan urgensinya, bantuan hukum merupakan hak bagi masyarakat miskin dan merupakan kebutuhan sangat mendesak.
JATIMTIMES - Hak Asasi Manusia HAM adalah konsep hukum dan norma yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak bawaan untuk menjadi manusia. Hak asasi manusia bersifat universal karena berlaku untuk semua orang kapan saja, di mana saja. Sebagai aturan umum, Hak Asasi Manusia tidak dapat Asasi Manusia adalah hak dasar yang diberikan kepada semua individu dan tidak dapat dilanggar atau dipisahkan. Jaminan kebebasan Hak Asasi Manusia tertuang dalam UUD 1945 yang diatur dengan beberapa ketentuan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada kodrat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anugerah yang harus dihormati, dipelihara, dan dilindungi oleh hukum, pemerintahan, dan semua hak asasi manusia dan martabat untuk kehormatan dan martabat. Istilah lain untuk hak konstitusional warga negara adalah bahwa beberapa dari hak-hak ini bersifat universal dan karena itu tidak dapat dibedakan berdasarkan negara, ras, agama, atau jenis kelamin. Deklarasi tersebut disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris, Prancis, pada tanggal 10 Desember 1948, karena berbagai kejahatan tragis terhadap kemanusiaan selama era kolonial dan setelah Perang Dunia II. Karena peristiwa bersejarah ini, 10 Desember ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia, yang dirayakan oleh semua negara, termasuk Asasi Manusia sangat penting dalam setiap aspek kehidupan. Hak asasi manusia membantu melindungi semua individu, merasa aman, dan menggunakan hak mereka sebagai orang yang bebas dan mandiri. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Hidup tanpa hak asasi manusia merampas hak orang lain dan menghilangkan tindakan yang tidak berdasarkan kesadaran atau tanggung jawab, saling menghormati antar manusia, moral, dan etika. Hak biasanya datang dengan kewajiban. Kewajiban yang harus dipenuhi untuk melindungi hak asasi manusia. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 39 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang jika tidak ditegakkan, tidak memungkinkan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki sebab dan akibat. Orang memperoleh haknya dengan memenuhi kewajibannya. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban menciptakan kesenjangan sosial yang pelanggaran HAM yang terjadi belakangan ini. Baik itu dilakukan oleh masyarakat, penyelenggara negara, maupun pemerintah. Pelanggaran HAM ini harus dilawan secara tegas oleh negara. Jika kita tidak menangani ini dengan tegas, semua orang akan bertindak sewenang-wenang. Berdasarkan konsep kewajiban hak asasi manusia dalam negara, pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika negara dan perangkatnya tidak mau atau gagal memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasinya. Singkatnya, pengertian pelanggaran HAM yang sebenarnya adalah segala tindakan atau kelalaian negara dan perangkatnya karena diberdayakan oleh negara yang berujung pada pembatasan atau hilangnya penikmatan HAM. Pelanggaran HAM terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi HAM. Hal ini dijamin oleh hukum internasional dan nasional. Hal ini karena mereka sengaja wajib atau sengaja pentingnya Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia harus ditegakkan. Penegakan Hak Asasi Manusia harus dilakukan karena merupakan bentuk pencegahan terhadap penyimpangan dari norma yang berlaku. Pemerintah telah berupaya untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui Komnas HAM, Komisi Nasional, pembentukan anti kekerasan terhadap perempuan, dan perlindungan anak Indonesia. Namun, terlepas dari upaya banyak negara dan pemerintah, masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia. Sebab, upaya pemerintah belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih percaya diri dalam upayanya. Dan kita sebagai warga negara perlu menghormati hak orang lain dan sadar memenuhi kewajiban kita untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban kita.
KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
belum ada pengakuan pembela HAM secara maksimal di ketentuan undang-undangJakarta ANTARA - Belum maksimalnya pemahaman akan pentingnya kehadiran pembela Hak Asasi Manusia HAM dan lingkungan hidup di masyarakat termasuk salah alasan mengapa masih muncul gugatan terhadap aktivis, kata Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal Hairansyah. "Memang masih belum ada pengakuan pembela HAM secara maksimal di ketentuan undang-undang, itu penting dan menjadi persoalan sangat serius. Kemudian belum ada pemahaman pemerintah dan publik akan peran serta dan kehadiran pembela HAM," kata Hairansyah dalam diskusi online soal perlindungan hukum pembela HAM dan lingkungan hidup di Jakarta, Senin. Menurut dia, yang diperlukan adalah penguatan hukum untuk pembela HAM dan aktivis lingkungan hidup untuk menghindarkan mereka menjadi target akibat aktivitas advokasi mereka. Baca juga Komnas HAM catat delapan penanganan COVID-19 berpotensi langgar HAM Baca juga Sejumlah aktivis minta Komnas HAM beri Veronica Koman perlindungan Selain itu, penguatan lembaga non-struktural seperti Komnas HAM, Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk memastikan ada pengawasan yang nyata. Jaringan dan solidaritas juga diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap aktivis terjadi. Tapi salah satu yang paling penting adalah penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya advokasi HAM, ujar Hairansyah di diskusi yang diadakan lembaga non-pemerintah Auriga Nusantara itu. Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin, yang mengatakan belum adanya perlindungan yang cukup terkait aktivis HAM dan lingkungan hidup. Baca juga LPSK menawarkan perlindungan aktivis lingkungan NTB korban penyerangan Baca juga Aktivis Papua Barat ajukan perlindungan ke LPSK Dia memberikan contoh bagaimana pakar kehutanan Basuki Wasis dan pakar kebakaran hutan Bambang Hero Saharjo yang sempat digugat karena memberikan keterangan ahli dalam kasus lingkungan hidup. Kedua akademisi dari Institut Pertanian Bogor IPB itu menjadi saksi ahli dalam dua kasus yang berbeda. Hal itu patut menjadi sorotan, kata Asep, mengingat setiap ahli yang memberikan keterangan di persidangan seharusnya tidak dapat digugat secara perdata atau pidana. "Melihat kondisi sekarang menjadi sangat penting untuk merealisasikan ide sebelumnya terkait merevisi undang-undang HAM untuk memberikan tempat tersendiri bagi perlindungan pembela HAM," kata dia. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang HAM meski belum ada aturan secara spesifik terkait perlindungan bagi aktivis. Baca juga Aktivis Lampung tanda tangani petisi pemenuhan HAM Baca juga LPSK terima permohonan perlindungan saksi kasus LumajangPewarta Prisca Triferna ViolletaEditor Budhi Santoso COPYRIGHT © ANTARA 2020
UP6sAx.
  • 30dlatsehb.pages.dev/125
  • 30dlatsehb.pages.dev/138
  • 30dlatsehb.pages.dev/233
  • 30dlatsehb.pages.dev/438
  • 30dlatsehb.pages.dev/476
  • 30dlatsehb.pages.dev/54
  • 30dlatsehb.pages.dev/366
  • 30dlatsehb.pages.dev/125

    • keberadaan komnas ham indonesia sangat penting karena berbagai alasan